Muda-Mudi Perlu Paham UU Perkawinan

Sabtu, 12 Agustus 2017 19:24:17 - Oleh : Kelurahan Wates
Sosialisasi UU Perkawinan di Kelurahan Wates  

Dalam perspektif agama, perkawinan merupakan bentuk ibadah yang terpanjang sehingga harus dipersiapkan dengan matang demi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah. Sebagai upaya pemerintahan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya dalam meniti kehidupan rumah tangga, maka diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi yang telah berusia lebih dari 4 dekade ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, dimana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merespon sejumlah fenomena di masa datang seperti nikah di bawah tangan, nikah sirri, poligami liar, penegasan pelanggar tindak pidana perkawinan dan lain-lain.

Setiap generasi terutama segmen pemuda dan pemudi perlu untuk mengetahui UU Perkawinan, dan untuk alasan tersebut maka Kelurahan Wates menggelar Sosialisasi UU Perkawinan yang diselenggarakan pada malam Kamis, 9 Agustus 2017 di Balai Kelurahan Wates. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala KUA Kecamatan Wates, Drs. H. Musthofa, M.Pd.I, dengan pemandu acara Kasi Kesra Kelurahan Wates, Tri Waluyo. Adapun peserta sosialisasi adalah perwakilan pemuda se-Kelurahan Wates.

Menyesuaikan segmen peserta sosialisasi, Lurah Wates malam itu mengenakan seragam Karang Taruna, dan memberikan sambutan positif terhadap kegiatan sosialisasi ini. Diharapkan peserta yang hadir dalam sosialisasi dapat melakukan transfer of knowledge kepada rekan-rekan pemuda yang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjadi pemahaman luas warga masyarakat.

Memasuki sesi paparan materi, Pak Musthofa memulai dengan menyampaikan latar belakang historis terbitnya UU Perkawinan. Kemudian diuraikan beberapa hal yang diatur dalam regulasi ini yaitu dasar perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban anak dan orang tua, perwalian serta beberapa ketentuan lainnya.

Selain diatur dalam hukum agama, perkawinan juga diatur dalam hukum Negara. Dalam konteks ini terdapat proses pencatatan perkawinan oleh lembaga Negara, yaitu KUA untuk warga beragama Islam dan instansi yang membidangi Pencatatan Sipil bagi warga non Muslim. Memerlukan kecermatan petugas yang menangani pernikahan, karena telah ditemukan banyak kasus yang dapat menggugurkan keabsahan perkawinan.

Setelah paparan materi, acara dilanjut dengan sesi tanya jawab. Bhabinkamtibmas, Aipda Nur Rochmanto  yang juga hadir dalam sosialisasi ini mengajukan pertanyaan terkait pihak yang harus menanggung biaya dalam proses perceraian. Sementara itu Sekretaris Kelurahan Wates, Anto Risdiyanto, S.I.P. mengajukan pertanyaan terkait antisipasi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan perkawinan antar saudara sepersusuan, dan langkah apa yang harus dilakukan apabila hal demikian terlanjur terjadi dan baru diketahui setelah perkawinan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Pak Musthofa menyampaikan bahwa beban biaya dalam proses perceraian ditanggung oleh pihak penggugat. Sementara terkait potensi terjadinya perkawinan antar saudara sepersusuan, maka kedua belah pihak orang tua harus mengetahui dengan jelas darimana atau untuk siapa susu diberikan kepada anak yang bukan anak kandungnya. Apabila kelak di kemudian hari terjadi perkawinan antar saudara sepersusuan, maka langkah bijaksana yang diambil adalah dengan memisahkan untuk selanjutnya mencarikan masing-masing pasangan, sebab pada prinsipnya perkawinan saudara sepersusuan tergolong inses. Demikian penjelasan Pak Musthofa. 

« Kembali | Kirim | Versi cetak